Proposal Temu Nasional
"Menemukan Solusi Terhadap Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengadaan Akhir Tahun"
LATAR BELAKANG

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) terus melakukan penyempurnaan aturan pendukung yang mampu mengawal pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun 2012, lebih dari tujuh puluh (70) item perubahan dan penyempuranaan Peraturan Presiden yang tertuang dalam Perpres Nomor 70/2012 sebagai penyempurnaan Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Kepala (Perka) LKPP sebagai petunjuk teknis maupun penjelasan lebih detail terhadap perubahan tersebut.

Jika dicermati lebih lanjut, ada satu fakta menarik; sejauh manakah aturan ini memberikan penjelasan dan batasan kewenangan dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikategorikan masuk periode akhir tahun? Dalam kategori dan kondisi apakah bahwa praktek Pengadaan barang/jasa Pemerintah akhir tahun masuk dalam ranah koruptif? Bagaimana kedudukan legal antara pengguna dan penyedia barang jasa dalam praktek Pengadaan Barang/jasa Pemerintah akhir tahun dapat menjadi orientasi kolektif seluruh stakeholder Pengadaan Barang/jasa Pemerintah? Dengan demikian, praktek pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun tidak hanya menjamin ketersediaan barang/jasa, namun yang jauh lebih penting adalah memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyedia barang/jasa.


TUJUAN

  • Untuk mendapatkan gambaran informasi dan pengetahuan tentang kebijakan dan permasalahan Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, baik bagi pengguna maupun penyedia
  • Untuk mengetahui dan memahami dinamika, fakta, dan permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun
  • Untuk mengetahui dan memahami secara konprehensif terkait perilaku koruptif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
  • Untuk menemukan solusi dan pendekatan hukum terbaik dalam kerangka mencegah potensi pelanggaran pengadaan barang/jasa pemerintah di akhir tahun
  • Untuk menyelamatkan pengguna dan penyedia barang/jasa dari "jebakan" pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah akhir tahun.

PESERTA

  • Direktur Jenderal,Kepala Badan dan Deputi Kementerian/LPNK
  • Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota)
  • Pimpinan SKPD (Badan/Dinas dan Kantor)
  • Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  • Direktur BUMN dan BUMD
  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  • Unit Layanan Pengadaan (ULP)
  • Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
  • Aparat Pengawas / Inspektorat
  • Pimpinan/Direktur perusahaan penyedia barang/jasa pemerintah

Undangan Temu Nasional Pengadaan

Jadwal Temu Nasional Pengadaan

Kontak dan Formulir Pendaftaran

Hubungi Kami

Jika terdapat pertanyaan dan komentar tentang Temu Nasional Pengadaan Barang jasa, Silahkan hubungi: Andre pada nomor HP 0813 1795 0609

Biaya Kontribusi

@ Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tidak termasuk akomodasi.

@ Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Termasuk akomodasi hotel twin share untuk 4 hari 3 malam.

Transfer ke Bank BRI
Nomor Rekening: 0522 01 004092 50 4
Atas Nama : Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional

atau Setor tunai pada saat Temu Nasional

Fasilitas Peserta

  • Tiga Buku (buku Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, buku begini tender yang benar/ Horee menang tender dan buku bacaan wajib praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah)
  • Model dokumen pengadaan pemerintah (softcopy).
  • Modul dan materi slide (lengkap dengan CD) dan Sertifikat
  • Makan siang dan rehat kopi pagi dan sore selama kegiatan
  • Tas, dan Alat Tulis
  • Video sosialisasi dan konsultasi gratis dengan narasumber

Formulir Pendaftaran